Kliping

Pembatasan APTB Ditunda

Pemerintah Daerah Mitra Minta Segera Ada Solusi Terbaik

JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan operasi angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta ditunda hingga bus pengganti siap beroperasi. Namun, operator APTB dilarang memungut biaya tambahan dan wajib melintas di jalur transjakarta selama berada di wilayah DKI Jakarta.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI Angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) masih beroperasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (7/3). Dalam waktu dekat, jika bus-bus pengganti siap beroperasi, APTB tidak boleh lagi melintas di Jakarta.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) masih beroperasi di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (7/3). Dalam waktu dekat, jika bus-bus pengganti siap beroperasi, APTB tidak boleh lagi melintas di Jakarta.

Keputusan itu diambil dalam rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan lima dari enam operator APTB di Jakarta, Senin (7/3) sore. Lima operator yang hadir adalah PT Bianglala Metropolitan, PT Mayasari Bakti, PT Sinar Jaya, PT Anugerah Mas, dan PT Hiba Utama. Satu operator lain, yakni Perum PPD, tidak hadir.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, pembatasan operasi APTB ditunda sampai 600 bus hibah Kementerian Perhubungan siap. Kini, pihaknya menyelesaikan administrasi, seperti pengujian kelaikan jalan dan surat tanda nomor kendaraan, hingga 1-2 minggu ke depan.

Penundaan juga ditempuh agar layanan transportasi tidak terganggu. “Bus-bus APTB tetap beroperasi, tetapi tidak boleh zig-zag, harus lewat jalur transjakarta. Tidak boleh memungut tiket lagi untuk penumpang antarhalte transjakarta,” ujarnya.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghentikan operasi APTB. Alasannya, bus beroperasi lintas provinsi, tetapi izin trayeknya dikeluarkan dinas perhubungan. APTB diluncurkan bertahap sejak 2012 dan kini memiliki 17 trayek, 6 operator, dan 193 bus.

Perwakilan operator menolak berkomentar. “Kami ikuti saran pemerintah. Sementara tetap beroperasi seperti biasa,” kata Daryono dari Mayasari Bakti.

Pada Senin pagi, sejumlah penumpang APTB Mayasari Bakti jurusan Cibinong-Grogol kecewa karena diturunkan di halte BNN, Jakarta Timur. Mereka tak menyangka akan diturunkan di halte itu karena sebelumnya bus tersebut tetap melayani perjalanan hingga Grogol.

Baca juga :  Bulan Depan, Proyek Rusun di Stasiun KRL Mulai Dibangun
-->

“Ini mengecewakan sekali, harus turun untuk nyambung bus transjakarta. Ini sangat memakan waktu,” kata Feisal (38), karyawan dari Cibinong.

Menurut Feisal, dirinya tak pernah merasa keberatan jika harus membayar biaya tam-bahan selama tidak berkali-kali transit dan berganti bus. Menurut dia, memang dibutuhkan angkutan dengan tarif yang terjangkau. Namun, penumpang juga membutuhkan kepastian waktu perjalanan dari setiap angkutan umum agar dapat sampai di tempat kerja tepat waktu.

“Sekarang bus transjakarta saja datangnya masih lama. Sekalinya datang, bus itu sudah penuh penumpang,” katanya.

Rafli, kernet bus APTB Mayasari Bakti, mengaku, menurunkan penumpang di halte BNN itu merupakan instruksi dari pengelola bus. Kendati dia mengakui, kebijakan pembatasan APTB di jalur transjakarta itu terkesan mendadak sehingga penumpang menjadi bingung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana menyayangkan kebijakan pembatasan rute APTB. Pembatasan rute dapat membuat penumpang APTB kembali beralih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk APTB rute Bekasi-Tanah Abang, jika pembatasan dilakukan, bus hanya akan beroperasi hingga halte Cawang-UKI atau halte BNN.

“Warga atau penumpang, kan, tidak mau tahu, pembatasan rute karena kebijakan menteri atau Pemprov DKI Jakarta. Yang jelas, mereka menjadi merasa tidak nyaman karena yang semestinya bisa langsung tiba di tempat tujuan sekarang mesti transit,” ucap Yayan, kemarin.

Yayan menambahkan, moda transportasi massal seharusnya terintegrasi, bukan malah dikotak-kotakkan berdasarkan wilayah. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menanyakan kebijakan pembatasan rute APTB tersebut.

Desak Kemenhub dan DKI

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi dampak dari kebijakan pelarangan APTB beroperasi dalam wilayah DKI Jakarta.

Baca juga :  Pemkot Jaksel Bangun 10 RPTRA Tahun Ini

“Kalau memang APTB nanti tak bisa lagi masuk ke Jakarta, kami minta agar ada solusinya sehingga penumpang memiliki kepastian,” ujarnya.

Arief menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Engkos Zarkasyih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan itu.

“Sampai siang ini, saya belum mendapatkan jawaban terkait masalah tersebut. Saya saja tahu dari media massa kalau ada kebijakan ini. Namun, harus ada solusi,” ujar Arief.

Arief yakin, kebijakan yang dibuat itu baik adanya. Namun, masyarakat, terutama pengguna angkutan massal, membutuhkan kepastian, baik dalam rute maupun tarif.

(MKN/MDN/ILO/PIN/C10)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button