KegiatanTata Ruang

Rapat Inisiasi Penyusunan Desain Besar Penanganan Kawasan Kumuh

Jakarta, 20 September 2019. Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) menyelenggarakan rapat dengan instansi/lembaga yang bergerak di sektor permukiman dalam rangka meginisiasi penyusunan Desain Besar Penanganan Kawasan Kumuh DKI Jakarta.

Rapat tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH), dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Pusat (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Kementerian PUPR, Kota Tanpa Kumuh/KOTAKU Kementerian PUPR), unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Asisten Deputi Gubernur Bidang Permukiman, Sudin PRKP Jakarta Utara, Sudin PRKP Jakarta Timur), PT. Jakarta Konsultindo, dan Bank Dunia.

Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa terdapat beberapa isu besar terkait permukiman kumuh di DKI Jakarta, antara lain: (i) isu tata kelola dan (ii) isu sosial-budaya. Hambatan yang sering ditemui dalam tata kelola adalah tugas dan fungsi antara setiap instansi/lembaga yang seringkali tidak selaras, dan regulasi pendukung yang belum tersedia atau bahkan tumpang tindih. Sementara itu, isu sosial-budaya juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengentasan kawasan kumuh. Seringkali penanganan kawasan kumuh fokus pada pembangunan fisik dan tidak melihat kondisi sosial-budaya masyarakat yang diberi bantuan. Hambatan paling mendasar terkait penanganan kawasan kumuh adalah tidak seragamnya pengertian dan data permukiman kumuh antara setiap instansi/lembaga, sehingga menghambat pengambilan keputusan/kebijakan.

Menanggapi isu-isu tersebut, Kedeputian Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) bekerjasama dengan Bank Dunia menginisiasi penyusunan Desain Besar. Desain Besar/Grand Design dimaknai sebagai sebuah dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat bahkan swasta dalam penanganan sebuah isu. Desain Besar/Grand Design setidaknya terdiri dari visi, misi, kebijakan, target, peta jalan, dan rencana aksi. Desain Besar/Grand Design disusun berdasar pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Desain Besar/Grand Design merupakan perwujudan konsensus dan komitmen pemangku kepentingan, sehingga diharapkan penanganan suatu isu dapat dilaksanakan bersama. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif.

Desain Besar tidak masuk dalam konstelasi dokumen perencanaan (contoh: RPJMD, RKPD) maupun dokumen teknis (contoh: Masterplan, Pedoman Teknis), tapi sebagai dokumen pelengkap yang mensinergiskan kegiatan-kegiatan instansi/lembaga serta memuat rencana aksi terkait yang disepakati untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati bahwa desain besar dibutuhkan untuk menjembatani kegiatan antara setiap instansi/lembaga yang terlibat dalam pengembangan kawasan kumuh di DKI Jakarta. Namun demikian dibutuhkan serangkaian rapat kerja lanjutan untuk menentukan langkah penyusunan desain besar tersebut.

Related Articles

Back to top button
Close
Close