KegiatanTata Ruang

Forum Group Discussion (FGD) Kedua Revisi Perda 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya

Jakarta, 26 September 2019. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan revisi Perda 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka:

  1. Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya di DKI Jakarta yang sesuai dengan dengan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, serta konteks lokal.
  2. Menyusun acuan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan yang akan mulai aktif pada tahun 2020 (setelah dipisah dengan Dinas Pariwisata).

Sejalan dengan hal tersebut, diselenggarakan FGD untuk membahas draf Raperda yang telah disusun. FGD dibuka oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Kedeputian Gubernur Bidang TRLH; Kedeputian Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata/Budpar; Dinas Bina Marga/DBM; Dinas Sumber Daya Air/DSDA; Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu/DPMPSTP; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/DPRKP; Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup/PKLH; UPK Kota Tua; Museum Bahari; Tim Ahli Bangunan Gedung/TABG; Tim Sidang Pemugaran; TSP; dan TGUPP), Asosiasi/lembaga pemerhati pelestarian Cagar Budaya, dan tim konsultan.

Beberapa hal yang mengemuka dalam FGD adalah:

  1. Cagar Budaya dalam Raperda dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: (i) Benda Cagar Budaya; (ii) Bangunan Cagar Budaya; (iii) Struktur Cagar Budaya (morfologi kota, pola jalan, pola sungai, dan lainnya); (iv) Situs Cagar Budaya (suatu lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya); dan (v) Kawasan Cagar Budaya.
  2. Dalam kasus DKI Jakarta, Situs Cagar Budaya dapat diartikan sebagai tempat yang memiliki cerita sejarah dan/atau berpotensi menjadi tempat bersejarah, contohnya gedung MPR/DPR dan kompleks Gelora Bung Karno.

Hal yang ditambahkan/dirubah dalam Raperda apabila dibandingkan dengan Perda 9/1999 antara lain:

  • Penambahan mengenai konsep integritas visual/keselarasan muka bangunan (facade) dan konsep pengembangan sisian (Infill Development).
  • Pendetailan penggolongan bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya berdasarkan tingkat perlakuan dan sumber pembiayaannya.
  • Penambahan pasal mengenai Dinas Penanggung Jawab untuk beberapa urusan terkait pelestarian cagar budaya, seperti urusan tata ruang dan perizinan.
  • Pendetailan mengenai TABG dan TSP (tata cara pembentukan, tugas dan wewenang, syarat kompetensi dan jumlah orang, dan lainnya)
  • Penambahan pasal yang secara umum membahas jenis insentif dan kompensasi dalam pelestarian Cagar Budaya

Beberapa usulan/saran yang disampaikan dalam FGD tersebut antara lain:

  • Perlu disusun ketentuan insentif dan kompensasi yang dapat memberikan mempengaruhi perilaku pemilik bangunan gedung lama dan baru. Contoh penghapusan Pajak Jual Beli, dukungan pemeliharaan bangunan gedung, dan lainnya.
  • Dibutuhkan tata cara bagi negara (dalam hal ini Pemprov) untuk dapat mengakuisisi bangunan Cagar Budaya yang tidak dipelihara/terlantar.
  • Dibutuhkan perincian mengenai tupoksi SKPD dalam mendukung kegiatan pelestarian. Hal tersebut akan berguna sebagai payung hukum bagi SKPD untuk memutuskan suatu tindakan terkait pelestarian Cagar Budaya.
  • Ketentuan mengenai Integritas Visual dan Pengembangan Sisipan (Infill Development) perlu diperhatikan agar tidak berpotensi merusak keaslian bangunan/situs Cagar Budaya yang berada disekitar kawasan tersebut.

Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang menyampaikan beberapa hal yaitu:

  • Muatan Raperda perlu disinkronisasikan dengan peraturan lain, baik peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menghindari tumpang tindih aturan.
  • Pencantuman nomenklatur dalam Raperda agar dibuat sedemikian mungkin sehingga tidak terlalu mengikat. Hal ini untuk membantu operasionalisasi pelaksanaan program kedepannya. Contoh, tidak dicantumkan nomenklatur dinas (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan), tapi tugas dinas tersebut (Dinas yang bertanggung jawab pada urusan tata ruang).
  • Ketentuan insentif dan kompensasi dalam Raperda perlu ditelaah lebih lanjut agar lebih menarik dan dapat diimplementasikan. Salah satu contoh adalah kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang umumnya tidak memperhatikan kesediaan aset yang dimiliki oleh pihak pengaju diluar kawasan cagar budaya. Hal tersebut pada akhirnya menjadi kurang implementatif.
  • Perlu ada ketentuan mengenai pengembangan ruang bawah tanah di kawasan Cagar Budaya. Hal ini mengingat adanya rencana pembangunan MRT yang melewati kawasan Cagar Budaya.

Menindaklanjuti tanggapan tersebut, Tim Konsultan akan melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Raperda yang telah disusun.

Related Articles

Back to top button
Close
Close