KegiatanTata Ruang

Seminar Smart Cities for All: The Foundation for Sustainable Business

Jakarta, 2 Oktober 2019. Deputi Gubernur Provinsi  DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup berkesempatan hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Swedia bekerjasama dengan Most Valued Business (MVB) dengan tema Smart Cities for All: The Foundation for Sustainable Business. Seminar tersebut ditujukan sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan berjejaring antarpemangku kepentingan di Indonesia dan Swedia yang bergerak di bidang pembangunan kota cerdas (smart cities).

Seminar dibuka oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia, dan dimoderatori oleh CEO MVB Indonesia. Turut hadir dalam seminar Gubernur Provinsi Jawa Barat, perwakilan pemerintah Swedia (Swedish Energy Agency), perwakilan dari Pemerintah Pusat (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT), Pemerintah Daerah (Kedeputian Gubernur DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup/TRLH), pelaku industri/bisnis (White Architecture Swedia, PT. Damri, PT. PIPA, PT. H&M, PT. Nodeflux, dan LSM (UN Women, Masyarakat Energi Terbarukan/METI, Masyarakat Konservasi dan Efisien Energi Indonesia/MASKEEI, Waste for Change, World Resource Institute/WRI).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Barat menyampaikan terdapat 3 (tiga) fungsi utama kota cerdas, yaitu mendorong kemudahan melakukan kontrol (control), supervisi (observe), serta menghubungkan berbagai pihak (connect). Dalam mendukung hal tersebut, Pemprov Jawa Barat bercita-cita mewujudkan birokrasi 3.0, yaitu birokasi dinamis (dynamic governance), ketika pemerintah menjadi fasilitator dan akselerator. Sementara itu, birokrasi 1.0 adalah birokrasi pengaturan (ruled based governance), ketika pemerintah hanya menjadi regulator. Birokrasi 2.0 adalah birokrasi performas (performance based governance), ketika pemerintah menjadi regulator dan fasilitator.

Sementara itu, Deputi TRLH menyampaikan bahwa DKI Jakarta setiap harinya dihadapkan pada potensi guncangan (shocks) seperti terjadinya kebakaran, banjir, konflik sosial, dan kebakaran, serta tekanan (stresses) seperti kemacetan, polusi udara, rendahnya akses air bersih dan lainnya. Hal tersebut diperburuk dengan permasalahan fragmentasi tata kelola (fragmented governance) dan fenomena bekerja dalam silo (working in silo) antarpemangku kepentingan di DKI Jakarta, maupun di Kawasan Metropolitan Jabodetabekjur. Dalam rangka mengentaskan permasalahan diatas, Dokumen Strategi Ketahanan Kota DKI Jakarta disusun menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan lebih dari 1000 orang dari berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah DKI Jakarta, pemerintah kawasan metropolitan Jabodetabekjur, pelaku industri/bisnis, dan perwakilan masyarakat. Pelibatan tersebut dilakukan melalui berbagai metode (contoh: Forum Group Discussion, pelatihan, seminar, dan lainnya) dengan tujuan tidak hanya untuk mengkonfirmasi substansi dokumen strategi ketahanan kota, namun juga untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi para pemangku kepentingan tersebut. Dalam hal ini, teknologi berperan penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi proses kolaborasi serta pelaksanaan rencana aksi. Beberapa inovasi teknologi kota cerdas DKI Jakarta antara lain:

  • Peningkatan kapasitas, diwujudkan dalam bentuk penyediaan Big data yang dilakukan melalui berbagai platform sistem informasi miliki pemerintah provinsi DKI Jakarta (contoh: Jakarta Open Data).
  • Peningkatan partisipasi, DKI Jakarta memanfaatkan konsep crowd-sourcing dalam bentuk platform Citizen Relation Management (CRM) dan E-Musrenbang.
  • Peningkatan kolaborasi, DKI Jakarta mengaplikasikan IoT pada berbagai sektor pelayanan perkotaan. Contoh penggunaan alat pemantauan kualitas udara, tinggi muka air sungai, lokasi bus TransJakarta, dan lainnya.

Berdasarkan hasil diskusi dalam seminar, peserta sepakat bahwa terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam menerapkan konsep kota cerdas, yaitu:

  • Penguatan penegakan hukum (law enforcement) karena selain untuk mendorong terciptanya perilaku masyarakat yang lebih baik, juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kota yang lebih adil dan inklusif.
  • Rencana pembangunan yang sinergis antarwilayah di Kawasan Jabodetabekjur untuk memastikan terwujudnya infrastruktur yang terintegrasi dan pelayanan perkotaan yang saling terhubung.

WhatsApp Image 2019-10-25 at 3.24.25 PM (1)

Related Articles

Back to top button
Close
Close