KegiatanLingkungan HidupTata Ruang

Sosialisasi dan Tindak Lanjut Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Jakarta, 3 Oktober 2019. Peningkatan kualitas taman nasional dan kawasan konservasi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Taman Nasional (TN) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku koordinator utama percepatan pengembangan TN dan KKPN, menyelenggarakan rapat dalam rangka sosialisasi sekaligus membahas rencana tindak lanjut dari Perpres tersebut. Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Perpres tersebut, terdapat 7 (tujuh) Taman Nasional dan 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang diprioritaskan pengembangannya pada periode 2018-2025, sebagaimana tertera dalam tabel dibawah.

Picture1

Sementara itu, terdapat Lima strategi utama pengelolaan TN dan KKPN, yaitu:

  1. penguatan Kinerja Pengelolaan TN dan KKPN yang Efektif;
  2. Pengembangan Peran TN dan KKPN dalam mendukung Pariwisata;
  3. Peningkatan Peran Masyarakat Lokal dan para pihak di sekitar TN dan KKPN;
  4. Mekanisme Pendanaan Alternatif;
  5. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Baru.

Dalam kaitan dengan DKI Jakarta, Kepulauan Seribu menjadi salah satu Taman Nasional yang diprioritaskan. TN Kepulauan Seribu telah mendapatkan dukungan pengembangan infrastruktur dari Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar 47,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk 2019 dan 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran di kawasan lain. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga menyediakan dukungan pengembangan Kepulauan Seribu pada tahun 2019, namun tidak dirincikan total anggaran yang diberikan.

Berdasarkan hasil diskusi, salah satu isu utama yang dihadapi pengelola TN dan KKPN di daerah adalah keterbatasan anggaran. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Pusat mengusulkan agar Pemerintah Daerah diusulkan untuk melakukan pengajuan Dana Dekonsentrasi ataupun Dana Tugas Pembantuan sebagai alternatif pembiayaan pengembangan Kawasan TN dan KKPN.

Related Articles

Back to top button
Close
Close