Provinsi

Wagub DKI Sebut Raperda Tata Ruang yang Baru untuk Akomodasi Proyek Pemerintah Pusat

DPRD DKI Jakarta akan mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) yang telah diajukan Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan, pembahasan ditargetkan selesai paling lambat Februari 2021. “Paling lambat Februari ya semoga bisa selesai,” kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

Mulai hari ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mulai membahas Raperda yang didalamnya terkait reklamasi tersebut.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Raperda tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

“Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta. Karena Raperda ini mulai disusun sejak tahun 2016 terhadap terbitnya Perpres dan Inpres tersebut sebagai tindak lanjut dan melaksanakan amanah peraturan perundangan, sehingga ditetapkan Kepgub Nomor 264 Tahun 2017 tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR PZ,” ungkap Ariza.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali (PK) Perda Nomor I Tahun 2014 dilakukan dengan meninjau pasal-pasal dan kebijakan yang terdampak akibat dinamika pembangunan nasional.

Ariza mengklaim, dalam Raperda tersebut telah mengakomodasi Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang melewati wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close
Close