Nasional

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Ciptakan Terobosan Kebijakan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang yang merupakan  langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha dengan lebih menyederhanakan (streamlining) proses perizinan berusaha bagi pengusaha.

PP No. 21 Tahun 2021 memiliki sejumlah terobosan-terobosan dalam kebijakan penyelenggaraan penataan ruang, diantaranya percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota, mekanisme baru Kesesuaian Kegiataan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha, integrasi produk rencana tata ruang dengan Online Single Submission (OSS) serta pembentukan forum penataan ruang.

“KKPR akan menilai kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR yang berlaku. KKPR menjadi salah satu perizinan yang perlu didapat pelaku usaha sebelum melanjutkan proses perizinan berusaha,” ujar Dirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada saat meberi sambutan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 di Semarang, (27/4).

Pada kesempatan itu beliau juga menambahkan, saat ini Direktorat Jenderal Tata Ruang sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN yang membahas tentang mekanisme KKPR. Permen ini nantinya akan menjadi panduan bagi para pelaku usaha maupun nonberusaha dalam menlksanakan KKPR di daerah mereka.

Terobosan lainnya berada dalam proses penyusunan serta penetapan RTR. Sebelum adanya PP ini, waktu penyusunan dan penetapan RTR tidak dibatasi sehingga banyak daerah yang tertinggal karena proses penyusunan RTR-nya memakan waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, PP ini menetapkan waktu untuk penyusunan RTRW paling lama waktunya 18 bulan, sedangkan RDTR paling lama jangka waktunya 12 bulan.

“Hal ini dilakukan Pemerintah sebagai dorongan terhadap Pemerintah Daerah agar memiliki RTR masing-masing sehingga dapat melaksanakan mekanisme KKPR serta mempercepat investasi masuk ke daerah tersebut,” pungkasnya.

Selain itu, dengan terintegrasinya produk RTR dalam sistem Online Single Submission (OSS), daerah yang sudah memiliki RDTR dapat memproses penerbitan KKPR lebih cepat. Mekanisme tersebut membuat produk tata ruang menjadi lebih mudah diakses publik dan menjadi lebih transparan.

Lebih lanjut, dalam mendukung inklusivitas masyarakat dalam aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, UU Cipta Karya dan PP No.21/2021 mengamanatkan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah. Forum ini nantinya akan terdiri dari unsur pemerintah daerah, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi akademisi dan tokoh masyarakat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, rencana tata ruang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Embun Sari menilai bahwa pembangunan wilayah dan kota tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan pembangunan kota menjadi semrawut dan tumpang tindih. Hal ini akan menjadikan produk rencana tata ruang sebagai garda terdepan dalam aspek pembangunan wilayah terlebih bagi daerah yang mempunyai potensi investasi.

“Dengan adanya UU Cipta Karya dan PP No.21/2021, produk rencana tata ruang menjadi semakin terdigitalisasi sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengakses rencana tata ruang dan melihat peruntukan ruang di wilayah mereka,” tuturnya.

Embun juga berharap Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 dapat memberikan pengetahuan tentang kebijakan penataan ruang dan menjadi sarana berdiskusi bagi pemangku kewenangan di daerah dengan pemerintah pusat.

Tags
Back to top button
Close
Close